Saan Mustopa: Netralitas Pimpinan Tertinggi ASN Jadi Teladan Jajaran di Bawahnya

31-01-2024 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin Tim Komisi II melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024). Foto : Aron/Man

 

PARLEMENTARIA, Cianjur - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya. Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama Pemilu berlangsung saat ini.

 

Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

 

“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini. Jari supaya jajaran kebawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip Clear and Clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,” jelas Saan kepada Parlementaria. 

 

“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh. Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting”

 

Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan derah yang rawan terjadinya bencana alam

 

“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh. Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting, (ditinjau) dari sisi akibat bencana atau yang lainnya. Jadi kami tekankan untuk pengamanan logistik harus lebih diperhatikan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. 

 

Legislator Dapil Jawa Barat VII itu memastikan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih, tetapi belum terdata.

 

”Jangan sampai hak pilih dari warga Cianjur ini ada yang terabaikan. Makanya kita meminta kepada KPU, Pemerintah Daerah untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal Pemilih Pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ungkapnya.

 

Di akhir penyampaiannya, ia pun berharap agar Pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur bisa berjalan sesuai dengan apa yang Masyarakat harapkan.

 

“Kita berharap Pemilu di Cianjur ini berlangsung dengan lancar, tidak ada persoalan apapun. Yang paling penting pemilu ini bisa berjalan dengan kredibel berintegritas, transparan, akuntabel. Sehingga, kualitas pemilunya bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (aar/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...